Manajemen baru Telkom akan melanjutkan program Indonesia Digital Network (IDN) agar bisa turut berpartisipasi dalam program Indonesia Broadband Plan 2014-2019.

“IDN akan kita akan genjot dan ambil partisipasi di Indonesia Broadband Plan,” kata Direktur Utama Telkom Alex Janangkih Sinaga usai RUPSLB Telkom ‎di Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Sementara menurut Indra Utoyo, Direktur Telkom, pihaknya‎ siap membangun jaringan broadband dan ekosistemnya di area non komersial seperti yang tertuang dalam roadmap rencana pembangunan pita lebar nasional tersebut.

“Kita siap bangun jaringan broadband tidak hanya di area yang viable secara komersial, non viable secara komersial pun siap. Tetapi kita minta insentif nantinya untuk kompensasi membangun di area non komersial itu. Sebagai perseroan soalnya ada tanggung jawab ke pemegang saham,” jelas Indra.

Diungkapkannya, Telkom telah merevisi target ketersambungan serat optik dari 15 juta menjadi 20 juta home pass dalam proyek IDN yang akan tuntas pada semester pertama 2015 mendatang.

Sekitar 18,7 juta homepass layak secara komersial, dan 1,3 juta homepass non viable commercial. Hingga Desember 2014 Telkom telah membangun sekitar 11 juta homepass di sisi akses

“Kita juga menaikkan anggaran untuk pembangunan serat optik secara total dari Rp 12,6 triliun menjadi Rp 20 triliun,” katanya.

Diharapkannya, pemerintah memberikan insentif sebagai kompensasi ke pemerintah yakni ketersediaan sumber daya alam terbatas mulai dari frekuensi, slot orbit, dan backbone, peningkatan adopsi investasi ICT, dan pendanaan ICT untuk infrastruktur, serta pengurangan regulatory charge

Seperti diketahui, program Indonesia Broadband Plan ini membutuhkan dana sekitar Rp 278 triliun. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur broadband ditargetkan dapat memberi akses koneksi tetap di wilayah perkotaan ke 70% rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses seluler ke seluruh populasi (1 Mbps).

Di pedesaan, akses pita lebar diharapkan menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses seluler ke 52% populasi (1 Mbps). Infrastruktur ini memprioritaskan pembangunan internet cepat untuk penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, logistik, dan pengadaan.

Menkominfo Rudiantara sebelumnya mengaku masih menghitung ulang total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur itu.

“Saya mau lihat dulu, apa benar angkanya sebesar itu. Kuncinya di skema pembiayaan, mana yang ditanggung operator, mana yang disubsidi dulu oleh pemerintah,” katanya.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika M Budi Setiawan mengaku terbuka jika Telkom ingin berpartisipasi dan meinta insentif.

“Kalau memang Telkom mau ambil semua broadband plan ini dan memenuhi semua target yang ditetapkan, pemerintah akan mengambil affirmative action, yaitu memberikan frekuensi ke Telkom. Namun tentu saja setelah evaluasi frekuensi terlebih dahulu,” tandas Dirjen.

sumber : detik.com